Tunjangan Pengangguran Dialokasikan Rp10 Triliun
JAKARTA - Pemerintah berencana menganggarkan pemberian pengangguran sebesar Rp10 triliun yang direalisasikan berupa Kartu Prakerja. Penerbitan kartu ini sesuai dengan komitmen Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2019.
Kartu Prakerja ini, salah satu dari tiga kartu yang dijanjikan akan diterbitkan. Dua kartu lainnya yakni, Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Ketiga pemberian tersebut di alokasikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020. “Pada 2020 ada beberapa belanja yang merupakan komitmen dari Presiden waktu itu,” kata Menkeu Sri Mulyani di Kantor Presiden Senin (15/7/2019).
Sri Mulyani menyampaikan untuk Kartu Prakerja, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk 2 juta akseptor kartu Prakerja. “Kita juga akan mendesain Rp10,3 triliun untuk Kartu Prakerja yaitu, 1 juta (penerima) melalui pembinaan digital dan 1 juta (penerima) pembinaan reguler. Saat ini, desain agenda masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinator Menko Perekonomian,” ungkapnya.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan dalam waktu empat tahun mendatang setidaknya 780.000 mahasiswa yang akan mendapatkan KIP kuliah. “Ini yakni menambah anggaran yang tadinya sekitar Rp4,8 triliun dengan suplemen Rp7,6 triliun. Nanti kita akan masih hitung lagi dari sisi tambahan. Untuk 2020 startnya Rp4,8 triliun. Nanti niscaya tahun-tahun ke depan jumlahnya akan naik alasannya yakni jumlah enrollmentnya juga akan meningkat,” jelasnya.
Sementara berkaitan dengan kartu sembako murah akan meredesain agenda beras sejahtera (rastra) yang ada dikala ini. Dia memastikan jumlah rumah tangga maupun akseptor manfaat akan ditingkatkan. “Untuk Kartu Sembako, jumlah alokasinya diperkirakan mencapai Rp25,7 triliun, mencapai lebih dari 15,6 juta keluarga akseptor manfaat,” katanya.
Sri Mulyani menambahkan untuk belanja pegawai baik honor ke-13 ataupun pemberian hari raya (THR) akan dipertahankan namun belum sanggup dipastikan jumlahnya. “Seperti beberapa tahun kita akan lihat jumlahnya meliputi seluruh honor pokok dan pemberian kinerja (tukin), kita tetap akan pertahankan itu,” paparnya.
Sementara itu, dikala membuka rapat terbatas wacana pagu indikatif RAPBN 2020, Presiden Jokowi meminta jajaranya mempersiapkan RAPBN 2020 yang sanggup mengantisipasi dinamika ekonomi global. "RAPBN 2020 harus dirancang semoga bisa mengikuti keadaan dengan suasana global yang dinamis tersebut dan kita jaga semoga tetap sehat tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.
